Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, membeberkan
kenapa pemerintah menjaga diri dari bahaya laten komunis.
Dia mengaku, memang ada kekhawatiran bangkitnya paham komunisme di
Indonesia. Belajar dari efek domino di Vietnam pada 1965 terkait paham
komunisme.
"Anda mungkin masih ingat tahun 1965, domino teori yang datang dari
Vietnam itu semua itu ketakutan bahwa komunis itu akan berkembang. Ini
yang menjadi supaya anda juga paham kita tetap melihat ini bahaya yang
perlu kita hati-hati," jelas Luhut dalam Coffie Morning bersama
wartawan, di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat 20 Mei
2016.
Luhut menjelaskan, Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia punya
benang merah untuk menguasai negara ini dan menanamkan paham komunis,
bukan Pancasila.
Jelas Luhut, tragedi Gerakan 30 September 1965 yang disebutnya
sebagai upaya kudeta, bukan peristiwa tunggal. Dimulai dari lahirnya
PKI, hingga terjadi peristiwa Madiun tahun 1948 dibawah pimpinan Muso.
Lalu lanjut Luhut, peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara pada 1963
terkait dengan tanah, yang diduga melibatkan PKI. Hingga kemudian
pembunuhan para jenderal pada 30 September 1965.
"Jadi ada benang merah kalau PKI itu sebenarnya ingin membuat Indonesia menjadi komunis," kata Luhut.
Walau demikian, menurutnya negara dengan rakyat yang sejahtera yang
bisa menghalau paham-paham seperti komunis. Sehingga, tidak ada lagi
paham komunis, leninisme dan marxisme tumbuh subur kalau rakyat
sejahtera.
Ia yakin, rakyat Indonesia tidak ingin menjadi negara komunis. Luhut
mencontohkan Korea Utara, yang hidup tidak bebas dan di bawah
kediktatoran pemimpin.
"Kan enggak ada orang mau seperti Korea Utara. Siapa yang mau seperti
Korea Utara, bertentangan tangkap bunuh. Enggak mau kan. kita lebih
enak begini, merdeka, ngomong apa aja bebas kadang-kadang enggak
bertanggungjawab juga yang ngomong itu, asal aja," jelas politisi senior
Partai Golkar itu.
sumber: http://nasional.news.viva.co.id/news/read/775080-luhut-beberkan-pki-ingin-kuasai-indonesia